Rancangan Gedung Baru Wakil Rakyat

Untung sudah 10 tahun mengemis di jembatan penyeberangan di depan Gedung DPR RI. Dari koran bekas, ia mengikuti berita tentang rencana pembangunan gedung baru Dewan senilai Rp1,6 triliun yang kini diributkan itu. Dia pun geleng-geleng kepala. “Ada orang susah di depan DPR nggak dipikirin malah mau bikin gedung baru. Rakyat sekarang susah, mau berobat nggak bisa, sekolah mahal,” dia mengeluh.

Protes bukan hanya disuarakan Untung. Sepekan terakhir, rencana kontroversial ini luas dikecam berbagai kalangan.

Tak kurang dari Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menyatakan terheran-heran. Mahfud menyebutnya sebagai proyek mercusuar yang tidak perlu. Apalagi, kata dia, jika menimbang kinerja anggota DPR periode ini yang jauh dari harapan. Satu contoh, dalam hal legislasi, dari 70 Rancangan Undang-Undang yang ditargetkan, baru 6 yang disahkan. “Ya, cuma begitu-begitu saja,” kata Mahfud.

Reaksi amat keras bahkan disuarakan Wakil Ketua DPR sendiri, Pramono Anung, dari PDI Perjuangan. “Sebagai Pimpinan DPR, terus terang saya malu dengan rencana pembangunan gedung DPR yang baru,” kata mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini di timeline twitternya, 1 September lalu. Pram juga menyatakan rencana itu belum pernah diputuskan dalam Rapat Pimpinan DPR dan karena itu “saya akan minta untuk dievaluasi atau ditunda.”

Gedung baru ini memang bukan sembarang gedung. Ini persisnya sebuah menara berlantai 36 ditambah tiga basement parkir berkapasitas 1.000 mobil. Total luas bangunan mencapai 161 ribu meter persegi. Proses pembangunan diperkirakan memakan waktu hingga tujuh tahun.

Direncanakan pihak konsultan, di dalamnya bukan hanya ada kantor dan ruang sidang, tapi berbagai fasilitas yang lazimnya ditemui di mall, hotel, atau resor untuk plesir–kolam renang, salon, pertokoan, restoran, kafe, dan ruang lobi yang megah. Oh ya, jangan sampai dilupakan, di atap gedung, masih ada helipad.

Proyek pembangunan fisik gedung akan menelan biaya Rp1,16 triliun. Ini meliputi: biaya konstruksi fisik, konsultan perencana dan manajemen konstruksi, serta pengelolaan kegiatan. Ditambah biaya teknologi informasi, sistem keamanan, dan interior termasuk furnitur, total jenderal menjadi Rp1,6 triliun.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Pius Lustrilanang, menjelaskan rancang bangun gedung baru ini meliputi pembangunan dan perluasan kantor anggota Dewan. Di gedung baru nanti, para wakil rakyat akan berkantor di ruangan seluas 116 meter persegi! Di dalamnya, lengkap dengan kamar mandi pribadi segala. Di situlah nanti anggota DPR, berikut staf ahli dan asisten pribadi mereka, akan bekerja (mudah-mudahan dengan sangat keras).

Desain seperti ini, masih kata Pius, sungguh diperlukan. Sekarang, ruang kerja anggota parlemen ‘hanya’ 24 meter persegi, dan dinilai sudah tidak memadai. (Menurut data yang dipelajari VIVAnews.com, tiap anggota DPR saat ini menempati ruang seluas 32 meter persegi–untuk satu anggota Dewan, satu sekretaris, dan dua staf ahli).

Pius mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang menyatakan bahwa standar ruang kerja seorang menteri adalah 400 meter persegi dan untuk pejabat eselon I 120 meter persegi.”Jadi, itu karena supaya lebih mengacu pada standarnya,” kata Pius.

Menyangkut rencana pembangunan restoran dan ruang lobi, Pius berdalih itu diperlukan agar semua rapat anggota Dewan yang kerap dilangsungkan di hotel dan resor di luar bisa dipindahkan di Gedung DPR. Adapun gedung lama akan tetap dipergunakan untuk ruang rapat dan sekretariat komisi-komisi.

Kalau kolam renang dan spa? Politisi Partai Gerindra ini buru-buru membantahnya. “Spa dan kolam renang itu nggak ada.”(VIVAnews.com)

Comments